MalukuOne.com – Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI, Inosentius Samsul, bersama timnya, menerima kunjungan delegasi dari Bangsamoro Transition Authority (BTA), Filipina, di Gedung Nusantara III, Jakarta (11/12/2024). Delegasi dari Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) tersebut hadir untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengelola daerah otonomi khusus, khususnya di Aceh.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Diplomasi Parlemen, delegasi Filipina menunjukkan minat besar terhadap mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi di Indonesia. Menanggapi hal ini, Kepala BK DPR RI menyampaikan bahwa meskipun sistem pemerintahan kedua negara berbeda, ada banyak pelajaran yang dapat dipertukarkan.
“Diskusi ini adalah kesempatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Ada aspek-aspek universal yang bisa kita kembangkan bersama, seperti layanan riset dan dukungan keahlian di parlemen. Misalnya, bagaimana memastikan layanan yang setara bagi semua fraksi atau partai yang ada di parlemen,” ujar Inosentius Samsul.
Samsul menjelaskan bahwa Aceh menjadi contoh menarik bagi delegasi Bangsamoro, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, kewenangan khusus, dan peran partai politik lokal. “Delegasi BTA ingin mendalami bagaimana sistem otonomi ini diterapkan secara praktis dan bagaimana elemen-elemen tersebut dapat diadaptasi untuk Bangsamoro,” tambahnya.
Diskusi juga mencakup pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam memberikan layanan keparlemenan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan digitalisasi dokumen menjadi topik strategis yang dibahas. Inosentius menekankan bahwa inovasi semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan dari anggota parlemen dan pemangku kepentingan lainnya.
Kunjungan delegasi Bangsamoro ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan Filipina. Inosentius menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan, prinsip-prinsip seperti efektivitas pelayanan dan netralitas dapat menjadi dasar kerja sama yang produktif.
“Kami percaya bahwa kolaborasi antarparlemen ini akan mendukung pengembangan sistem otonomi di Filipina dengan memanfaatkan pengalaman yang telah kami bangun di Indonesia,” tutupnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan hubungan bilateral kedua negara semakin erat, khususnya dalam pengelolaan daerah otonomi dan peningkatan kapasitas kelembagaan parlemen.
0Komentar