MalukuOne.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengusulkan agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi WhatsApp, untuk mengingatkan masyarakat tentang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang akan habis. Usulan ini muncul setelah banyak keluhan dari masyarakat terkait perubahan aturan yang membuat masa berlaku SIM tidak lagi mengikuti tanggal lahir pemegangnya.
"Seharusnya dengan teknologi yang ada saat ini, Korlantas dan instansi terkait dapat mengembangkan aplikasi notifikasi untuk mengingatkan masyarakat mengenai kedaluwarsa SIM mereka. Beberapa daerah masih kekurangan sistem pengingat seperti ini, padahal masyarakat sangat membutuhkan notifikasi semacam ini," ungkap Nasir Djamil saat melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi pada Senin (9/12/2024).
Nasir Djamil, yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPR dari Dapil Aceh II, menambahkan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang kedaluwarsa SIM seringkali menyebabkan mereka harus membuat SIM baru, sebuah proses yang memakan waktu dan biaya, apalagi di tengah kesibukan sehari-hari dan tekanan ekonomi yang semakin berat.
"Alasan utama kami mendorong SIM seumur hidup adalah untuk mengurangi beban masyarakat. Tidak perlu ada lagi perpanjangan rutin, cukup sekali seumur hidup. Negara bisa mencari pemasukan melalui sektor lain, bukan dari beban yang terus menerus pada masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah," tegasnya.
Nasir yang telah menjadi anggota DPR sejak 2004, menyoroti bahwa biaya tambahan yang timbul akibat perpanjangan SIM sangat memberatkan bagi warga yang memiliki ekonomi terbatas. Meskipun warga dari kalangan menengah ke atas mungkin tidak terlalu terpengaruh, bagi mereka yang ekonomi ke bawah, biaya ini menjadi sebuah kendala serius.
"Ini adalah hal yang perlu dipikirkan pemerintah, kementerian terkait, dan tentu saja Korlantas Polri. Kami mengerti alasan dibalik regulasi saat ini, namun kita harus mempertimbangkan dengan seksama dampaknya terhadap warga dengan ekonomi terbatas. Kami berharap ada solusi yang lebih baik untuk mereka," pungkas Nasir Djamil.
Usulan ini menggema di tengah kebutuhan akan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan teknologi yang lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif seperti SIM.
0Komentar