MalukuOne.com - Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur (Wagub) Barnabas Orno dicap gagal oleh wakil rakyat. Pasalnya, angka kemiskinan tak kunjung turun, demikian juga pengangguran yang masih meningkat.
Hal itu diungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary, berdasarkan identifikasi, telaah dan pendalaman terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022 dan konfirmasi bersama OPD Provinsi mitra komisi, Jum’at (28/4).
Menurutnya, dari indikator-indikator yang ditetapkan sebagai alat mengukur kinerja sesuai RPJMD, hampir 90 persen tidak memenuhi target, termasuk mitra komisi IV seperti kesehatan dan pemberdayaan yang muaranya pada indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“IPM Maluku tidak alami peningkatan tiga tahun terakhir. Bahkan dalam 10 tahun terakhir IPM Maluku masih berada di angka 0 koma. Padahal harusnya target IPM di angka 1 sekian persen,” jelasnya.
Dimana sesuai fakta dan data yang diberikan Gubernur sesuai dokumen LKPJ yang sementara di-Pansuskan DPRD, misalnya bahwa jumlah orang miskin di Maluku ternyata bertambah.
“Sesuai data per Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan dari 45.000 jiwa bertambah menjadi 48.000 jiwa, terdapat penambahan 2,96000 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan, 245.000 jiwa naik menjadi 248.570 jiwa. Yang jika diakumulasi sejak 2022, sebanyak 76,8000 jiwa,” ulasnya.
Selain kemiskinan, kata politisi PDI Perjuangan itu, masih tingginya angka pengangguran di Maluku, dimana pengangguran yang saat ini 6,45 persen justru alami peningkatan menjadi 6,88 persen.
Tak hanya itu, target penurunan stunting kekurangan gizi atau gizi buruk di Maluku juga tidak terpenuhi. Dimana masih di angka 26,1 persen. Padahal harapan atau target saat ini harus ada di angka 23 persen. Artinya penurunan stunting cukup lambat.
Padahal disatu sisi, anggaran 9 persen dari masing-masing OPD Provinsi digelontorkan untuk upaya penanganan stunting, yang dikoordinir Ketua Tim Penggerak PKK Maluku dan jajaran.
“Publikasi di media kan seakan kinerja wah, tapi faktanya tidak sesuai. Makanya kita harus bilang ini termasuk kinerja yang buruk. Di RPJMD 2019-2024 itu saat penyusunan 28 persen, dengan target nasional kita di Maluku harus ada di 20 persen. Ini yang tidak tercapai,” tegasnya.
0Komentar